#2019gantipresiden

Pemilihan presiden masih tahun depan, tapi hawa panasnya sudah menyeruak dari sekarang. Media sosial sudah mulai tidak menyenangkan, netizen sudah terpolarisasi ke dua kutub -hal yang tidak berubah sejak 2014 lalu. Yang satu mendukung Jokowi, dan yang satu lagi entah mendukung siapa (karena masih belum jelas arahnya). Tapi yang jelas, kubu yang disebut terakhir memiliki satu semangat yang sama: asal bukan Jokowi. Hashtag #2019gantipresiden menjadi buktinya.

Tanyakan kepada mereka yang semangat membuat #2019gantipresiden jadi viral, siapa yang seharusnya jadi presiden? Saya yakin belum ada jawaban seragam dari mereka. Karena memang intinya ya ganti Jokowi, ganti dengan siapanya masih urusan belakangan. Beberapa nama sudah santer terdengar. Prabowo, TGB, AHY, dan Gatot Nurmantyo adalah beberapa nama yang banyak muncul di polling bursa capres 2019. Namun belum ada yang tahu siapa pastinya yang akan menjadi rival Jokowi di pilpres mendatang.

Bukan Pendukung Bukan Hater

Hal yang pertama kali harus saya luruskan dalam tulisan ini adalah saya bukan pendukung Jokowi. Ada banyak hal yang membuat saya kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Salah satunya e-Government yang dulu saat masa kampanye katanya 2 minggu selesai, namun hingga saat ini belum ada bentuk riilnya. Saya sebagai seorang programmer merasa terhina karena statement Jokowi tersebut turut menyeret pekerjaan saya dalam janji politik yang ternyata tidak ia tepati.

Apakah kekecewaan saya tersebut membuat saya menjadi hater-nya Jokowi? Tentu tidak. Seberat apapun kekecewaan saya kepada Jokowi, saya masih lebih kecewa dengan diri saya sendiri. Saya dulu pernah bertekad ingin terus shalat lima waktu berjama’ah di masjid, namun hingga kini tekad saya bagai pepesan kosong. Hanya tekad yang tidak disertai realisasi. Persis janji Jokowi. Saya juga sejak lulus kuliah bertekad untuk bisa hidup dengan biaya sendiri, tidak lagi disokong oleh orang tua. Tapi sayang pada kenyataannya, saya masih harus meminjam uang orang tua. Niatnya berdikari tapi rupanya tetap saja menambah hutang. Persis janji Jokowi.

Pemimpin Cerminan Rakyat

Ada pameo yang mengatakan bahwa pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Melihat diri saya sendiri yang masih saja demikian, maka tidak heran saya memiliki presiden seperti Jokowi.

Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi penguasa bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.” (QS. Al An’aam: 129)

Jadi kalau mungkin anda menganggap Jokowi adalah pemimpin zhalim yang layak diganti, maka apa tidak sebaiknya anda berkata juga? Mungkin anda sendiri adalah orang yang banyak melakukan kezhaliman pada diri dan orang lain.

#2019gantipresiden Adalah Solusi?

Kenapa sebagian dari kita sedemikian bernafsu mengganti presiden daripada sibuk memperbaiki keadaan dirinya? Seolah yakin, bahwa dengan mengganti presiden yang saat ini berkuasa, kelak negeri ini akan menjadi lebih baik. Saya bukan sedang membela presiden saat ini, tapi memang ada yang tahu pasti?

Ngomong-ngomong, tulisan di bawah yang saya kutip dari status Facebook seseorang mungkin bisa dijadikan bahan renungan,

Ibnu Umar pernah mengatakan:

“Aku tidak ingin ini menjadi kebiasaan dalam Islam, setiap mereka tidak suka dengan penguasanya, mereka melengserkannya”

[Fadhailush Shahabah, 1/473, no 767, dengan sanad shahih]

Jika Anda berdoa kepada Allah, maka mintalah pemimpin terbaik. Jika memang pemimpin yang lama lebih baik, maka semoga ia tetap memimpin. Jika yang terbaik adalah yang baru, maka semoga Allah ganti pemimpinnya.

Karena tidak selalu pemimpin yang buruk, penggantinya pasti lebih baik. Bisa jadi lebih buruk, kita tidak tahu. Sedangkan Allah Maha Mengetahui yang terbaik.

Tapi kalau Anda yakin sekali tanpa ragu bahwa pasti pemimpin selanjutnya akan lebih baik, ya silakan saja.

Jangan sampai karena ketidaksukaan kita kepada seseorang membuat kita lupa satu hal: berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah ‘azza wa jalla.

Semoga Allah memperbaiki keadaaan kita dan para pemimpin kita, dan semoga Dia memberikan pemimpin yang terbaik.

Bogor, di bawah hujan menjelang maghrib
15/4/2018

Advertisements

Semua Unek-unek Soal Nyinyiran Netizen, Peraturan Baru, dan Aksi #KartuKuningJokowi

“Sudah saatnya lidah netizen lebih kita takuti daripada lidah mertua.”

Sebelumnya saya minta maaf kepada para pembaca setia blog ini (yang saya juga ragu ada atau tidaknya mereka) kalau beberapa postingan terakhir blog ini keluar dari garis perjuangannya sebagai blog nyinyir dan julit-in orang-orang. Sudah saatnya Indantia.id kembali ke khittah awalnya: nyinyir. Dan dalam tulisan ini, izinkan saya menyinyiri kaum-kaum paling nyinyir sejagad. Siapa lagi kalau bukan netizen kita (yang ironisnya saya juga jadi bagian di dalamnya)?

Tajamnya Lidah Netizen dan Hal-hal Baru di Pemerintah Kita

Tajamnya lidah netizen kita dalam menyinyiri orang sudah tidak perlu diragukan lagi. Saking tajamnya, salah satu politikus kita sampai-sampai mengusulkan agar pembuatan akun media sosial harus berdasarkan e-ktp. Kalau usulan ini ditindaklanjuti, siap-siap netizen kita kehilangan perisai anonimitasnya yang selama ini digunakan untuk menyinyiri orang lain.

Ohiya, sudah pada tahu belum kalau anggota dewan kita baru mengesahkan revisi UU MD3 yang salah satu pasalnya bisa memperkarakan orang-orang yang merendahkan kehormatan anggota dewan? Nah loh, selain orang-orang yang demo di depan gedung DPR, siapa lagi yang bisa merendahkan kehormatan anggota dewan selain netizen? Siap-siap netizen, nyinyiran kalian ke DPR akan dikriminalisasi.

Memang, dua hal yang disebut di atas tidak berhubungan langsung dengan nyinyiran netizen. Usulan pembuatan akun medsos dengan e-ktp lebih disebabkan karena banyaknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Begitu pun revisi UU MD3 yang memang tidak ada hubungan langsung dengan nyinyiran netizen. Namun yang perlu diperhatikan, lahirnya revisi UU dan usulan peraturan baru tersebut saya kira tidak lepas dari gaduhnya netizen kita berkoar dan bersuara di bilik media virtualnya. Baik lewat status di media sosial, atau tulisan-tulisan di blog, netizen kita seakan tidak pernah kehabisan ide untuk menyinyiri atau mengkritisi siapapun yang berseberangan atau dirasa tidak sreg dengan mereka, tidak terkecuali pemerintah dan anggota dewan.

Mulai dari cemoohan ke akun Twitter resmi DPR RI sampai meme-meme Setya Novanto memberi gambaran betapa gagahnya netizen kita merundung wakilnya yang duduk di kursi parlemen. Mereka seakan tidak takut dicyduk karena komentar-komentar pedas yang mereka layangkan. Mungkin karena netizen lebih takut tercyduk Deddy Corbuzier kali ya daripada dicyduk anggota DPR.

Tapi ingat netizen sejawat, UU MD3 yang baru sudah disahkan loh. Belum lagi kalau usulan pasal penghinaan presiden jadi disahkan, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif haram kau nyinyiri karena nyinyiranmu itu bisa dikriminalisasi.

Nyinyiran Netizen, Zaadit, dan #KartuKuningJokowi

Saya ucapkan selamat kepada pemerintah kita yang sudah mengamankan posisi mereka dari tembakan nyinyiran para netizen. Sayangnya, belum ada UU atau peraturan khusus yang mampu melindungi warga biasa dari kebiadaban netizen kita. Contoh kasus kebiadaban netizen yang saya angkat dalam tulisan ini adalah kasus nyinyiran netizen kepada aksi #KartuKuningJokowi yang viralnya sempat saingan sama berbagai macam video parodi Dilan.

Yang perlu diketahui (dari yang saya ketahui), aksi #KartuKuningJokowi adalah aksi yang dilakukan oleh seorang dedek emesh bernama Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI, yang ujug-ujug meniup peluit dan mengangkat buku kuning ketika Presiden Jokowi baru saja berpidato di acara Dies Natalis UI. Ada tiga isu yang diangkat dalam aksi ini, yaitu soal KLB Asmat, campur tangan perwira aktif dalam urusan sipil yang dikhawatirkan membangkitkan dwifungsi ABRI, dan draf peraturan baru mengenai organisasi mahasiswa (ormawa). Tiga isu ini tidak lahir dari otak Dek Zaadit sendirian, melainkan hasil dari kajian yang dilakukan dedek-dedek di BEM UI.

Sampai sini paham?

Baik. Saya kira lahirnya pro-kontra soal aksi Dek Zaadit ini wajar. Munculnya adu argumen sampai bisa membuat Dek Zaadit dan dedek-dedek ketua BEM yang lain masuk Mata Najwa juga biasa. Yang tidak wajar dan tidak biasa adalah nyinyiran netizennya.

Saya bisa bayangkan, hasil kajian yang sudah digodok oleh teman-teman BEM UI, yang sudah lewat pembahasan panjang, yang disuarakan oleh Dek Zaadit itu, langsung dipatahkan oleh nyinyiran netizen yang entah muncul dari mana, yang identitasnya tidak jelas pula. Yang lebih membuat saya tepok jidat lagi, nyinyiran netizen tidak memperhatikan substansi dari tiga isu yang disuarakan Dek Zaadit. Udah mah yang diangkat ada tiga isu, tapi nyinyirannya cuma soal Asmat.

Kadang netizen kurang cerdas dalam melihat isu. Netizen kita lebih cerdas dalam membunuh karakter 🙂

Dear netizens, coba kalau mau nyinyir lihat masalahnya secara keseluruhan. Bukan cuma soal Asmat, ada juga soal terlibatnya perwira aktif di ranah sipil, juga soal peraturan baru tentang ormawa. Jangan hanya karena Zaadit tidak berangkat ke Asmat kalian jadi lupa soal dua isu lainnya. Kalau sampai ada kejadian dipopor senjata kayak zaman orba baru deh tahu rasa.

Baik, silakan nyinyir soal Zaadit yang ternyata omdo karena tidak ikut ke Papua. Kalian berhak nyinyir soal itu. Saya juga mau deh ikutan nyinyir kalau bahasnya itu. Nyinyirlah sepuas-puasnya. Selama Zaadit masih jadi Ketua BEM UI, selama nilai-nilainya masih jeblok, selama badannya masih tambun, selama dia mirip Farhat Abbas, selama dia masih pinjam jas kuning kalau mau konferensi pers, silakan nyinyiri sebiadab-biadabnya.

Nyinyiri saja Zaadit Taqwa, sebelum ia jadi presiden, sebelum ia jadi anggota DPR. Sebab jika ia jadi presiden atau berhasil duduk di parlemen, siap-siap dijerat pasal penghinaan presiden atau kena UU MD3. Jangan-jangan dia screenshot semua nyinyiran kita.

Bogor, waktu dhuha
18/2/2018

____________

Sumber gambar:

-Youtube Cyanide and Happines

-Youtube Deddy Corbuzier

Pejabat Easy Come Easy Go

Ketika saya mencari kerja sewaktu masih fresh-graduate dulu, salah satu pertimbangan dalam memilih pekerjaan adalah masa kontrak atau semacam masa uji coba yang diberlakukan oleh perusahaan untuk pegawai barunya. Misal begini, saya menolak beberapa tawaran pekerjaan yang meski kantornya dekat dan mudah diakses dari rumah saya, namun karyawan barunya harus menunggu selama satu hingga dua tahun untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Jika dalam rentang waktu itu si karyawan baru ini keluar atau resign dari perusahaan tersebut, maka ia akan dikenakan denda atau penalti yang besarnya bisa setara dengan dana parpolnya Nasdem di DKI. Padahal kalau dilihat dari gaji, wah, mungkin cuma seharga bungkus permen yang nyelip di tas Hermes-nya Friedrich Yunadi.

Alasannya, karena perusahaan sudah memiliki pengalaman buruk dengan pegawai yang easy come easy go. Kontrak kerja yang main penalti-penaltian ini dibuat untuk mengikat orang-orang yang mudah datang mudah pergi itu tadi. Jadi seenggaknya kalau karyawan barunya mau keluar, sudah berkontribusilah buat kantor, minimal setara dengan biaya rekrutmen yang dihabiskan perusahaan.

Untuk mencari pekerjaan bagi seorang fresh graduate saja sudah begitu resikonya. Harus berhati-hati memilih pekerjaan dan mengerjakan pekerjaannya dengan bertanggung jawab, tidak bisa seenak jidat keluar perusahaan hanya karena ada tawaran yang lebih menarik dari perusahaan lain.

Sekarang mari kita lihat potret sebagian pejabat publik kita, yang sayangnya, mudah datang mudah pergi.

Emil Dardak contohnya. Lahir dari keluarga terpandang, mengenyam pendidikan tinggi hingga S3 di luar negeri, perjalanan karirnya cemerlang, pulang ke rumah langsung disambut Arumi Bachsin pula. Entah apa lagi yang dicari Emil Dardak di dunia ini.

Oh, ternyata ia mengincar jabatan politis. Mungkin banginya, harta dan wanita tiada lengkap tanpa tahta.

Dan ternyata ia mendapatkannya di Trenggalek 2016 silam. Saya kira menjadi orang nomor satu di tingkat kabupaten sudah memuaskan hasrat politiknya, tapi ternyata tidak. Rupanya menjadi nomor satu di kabupaten tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan menjadi nomor dua di provinsi. Dengan alasan dijodohkan para kiai untuk mendampingi Bu Khofifah, ia maju menjadi cawagub dalam kontestasi pilkada Jatim, meninggalkan masyarakat Trenggalek yang telah memilihnya.

Emil Dardak yang maju pilkada, partainya yang minta maaf. Setidaknya partainya sadar bahwa meninggalkan amanah yang sedang diemban demi mengincar jabatan yang lebih tinggi merupakan sebuah tindakan yang tercela. Mungkin kalau cuma setingkat kabupaten ngincar tingkat provinsi itu tercela, tapi kalau ngincar kursi presiden mah gapapa. Iya gak, PDI-P?

Ohiya, selain meminta maaf kepada publik Trenggalek, PDI-P juga menindak tegas kelakuan Emil Dardak ini dengan memecatnya. Meski yah, saya sendiri nggak tau alasan sebenarnya dia dipecat dari keanggotaan partai. Apakah karena ‘berkhianat’ kepada warga Trenggalek kah, atau karena maju pilgub dengan partai lain? Kalau buat maju ke pilpres sih kayaknya masyarakat ditinggal juga nggak apa-apa kali ya.

Yaudah, itu urusan PDI-P. Sekarang coba itung-itung, dari pengangkatan Emil Dardak jadi bupati sampai pencalonannya di pilgub Jatim itu nggak sampai dua tahun loh. Dari lima tahun masa jabatan, setengahnya saja belum dapat. Andai, andai loh ya, Emil Dardak terikat kontrak layaknya karyawan baru di sebuah perusahaan yang mengenal sistem denda-dendaan, entah berapa ratus juta (atau milyar) yang harus dibayarnya. Tolonglah, dikira pilkada gratis apa? Dikira warga datang ke TPS nggak pakai ongkos apa? Setelah memenangi kontestasi yang biayanya hingga milyaran itu, terus digaji pakai uang rakyat, mau langsung cabut ninggalin amanah begitu aja? Enak banget hidup kalau gitu.

Karena itu, belajar dari kasus Emil Dardak, melalui tulisan ini saya mengusulkan adanya penambahan klausul baru dalam sumpah jabatan kepala daerah. Jika mungkin sumpah yang sudah berbunyi, “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur…, bupati/wakil bupati…, walikota/wakil walikota… dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya…” saja masih mudah bagi kepala daerah untuk meninggalkan amanahnya, mungkin perlu ditambah klausul, “siap membayar denda sebesar ….milyar jika meninggalkan kewajiban saya sebelum habis masa jabatan saya

Karena mungkin zaman sekarang, sumpah dengan nama tuhan di hadapan rakyat sudah dianggap murah.

BSD, waktu dhuha
13/12/2017